Suasana hangat dan penuh antusias menyelimuti aula pertemuan pada hari yang telah dinanti oleh berbagai pihak, yakni acara Temu Ramah bersama Anggota Dewan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak H. Nur Khalis S. Pt. Dt. Bijo Dirajo. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi momen penting dalam menyatukan aspirasi masyarakat dengan para pengambil kebijakan. Dalam balutan semangat kebersamaan, masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, serta kalangan pendidik dan pelaku usaha lokal, berkumpul untuk mendengarkan langsung gagasan, program, serta masukan dari sosok yang dikenal sebagai figur peduli dan aktif memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat legislatif.
Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari tokoh masyarakat yang mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas kehadiran Bapak H. Nur Khalis, sosok yang tak asing lagi di tengah masyarakat Sumatera Barat. Dengan latar belakang sebagai Sarjana Peternakan dan pengalaman panjang dalam dunia politik serta sosial kemasyarakatan, beliau tampil sebagai wakil rakyat yang tidak hanya hadir di saat kampanye, tetapi benar-benar turun ke lapangan untuk menyapa, mendengar, dan merespons berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
Dalam pidatonya, Bapak H. Nur Khalis menyampaikan betapa pentingnya komunikasi dua arah antara masyarakat dan legislatif. Ia menegaskan bahwa menjadi anggota dewan bukan sekadar soal menyusun peraturan atau hadir dalam rapat-rapat formal, tetapi lebih dari itu, adalah amanah yang menuntut kehadiran nyata dalam kehidupan rakyat. “Kita tidak bisa menutup mata dari fakta bahwa banyak kebijakan pemerintah yang tidak optimal karena kurangnya informasi dari masyarakat. Untuk itulah, pertemuan seperti ini menjadi jembatan penting agar aspirasi tidak hanya berhenti di tataran wacana, tetapi dapat terakomodasi secara sistematis,” ujar beliau.
Sebagai anggota Komisi IV, yang membidangi sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, Bapak Nur Khalis memaparkan berbagai program yang tengah dan akan dijalankan. Salah satu hal yang menjadi fokus utama adalah peningkatan kesejahteraan petani dan peternak, yang menurutnya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari harga komoditas yang fluktuatif, akses modal yang terbatas, hingga persoalan distribusi hasil pertanian.
“Di Komisi IV, kami berjuang agar kebijakan anggaran berpihak kepada sektor-sektor produktif, khususnya yang mendukung ekonomi masyarakat bawah. Kita mendorong program subsidi pupuk tepat sasaran, pelatihan teknologi pertanian berkelanjutan, serta pengembangan UMKM berbasis hasil bumi dan ternak lokal,” papar beliau disambut tepuk tangan para peserta.
Tidak hanya menyampaikan program kerja, pertemuan ini juga membuka ruang dialog aktif. Berbagai perwakilan masyarakat menyampaikan pertanyaan, harapan, bahkan kritik secara langsung. Seorang ibu rumah tangga yang juga mengelola kebun cabai di daerahnya mengeluhkan mahalnya biaya produksi serta keterbatasan akses pasar. Di kesempatan lain, seorang guru dari sekolah menengah mengangkat isu keterbatasan edukasi kewirausahaan di kalangan pelajar dan pentingnya sinergi antara sektor pendidikan dan pertanian lokal.
Menanggapi hal tersebut, Bapak Nur Khalis dengan lugas dan penuh empati menjawab satu per satu. Ia mencatat setiap masukan dan langsung memberikan arahan kepada timnya yang turut hadir untuk menindaklanjuti beberapa isu mendesak. Ia bahkan menegaskan komitmennya untuk mendorong program inkubasi petani milenial dan pelajar wirausaha, sebuah program yang sedang digagas bersama beberapa lembaga pendidikan dan dinas terkait di Sumatera Barat.
“Petani dan pelajar kita adalah aset masa depan. Kita tidak bisa lagi mengandalkan pola lama. Kita harus menyiapkan generasi muda yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga bangga menjadi pelaku sektor agribisnis,” ungkapnya sambil menyoroti pentingnya regenerasi petani dalam konteks ketahanan pangan.
Selain berbicara tentang sektor pertanian dan peternakan, Bapak Nur Khalis juga menyentuh isu lingkungan hidup yang menjadi bagian dari bidang kerja Komisi IV. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap eksploitasi sumber daya alam, serta upaya rehabilitasi kawasan hutan dan sempadan sungai. Dalam pandangannya, pembangunan yang berkelanjutan harus didasarkan pada keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Satu hal yang menjadi perhatian dalam acara ini adalah bagaimana Bapak Nur Khalis menyampaikan pesan-pesannya dengan gaya yang komunikatif dan sederhana. Ia tidak hanya tampil sebagai politikus, tetapi juga sebagai seorang kawan yang bisa diajak berdiskusi, bertukar pendapat, bahkan bercanda dengan santai. Hal ini menciptakan suasana yang cair dan akrab, jauh dari kesan formalitas yang kaku.
Di akhir acara, para peserta menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan temu ramah yang sangat bermanfaat ini. Beberapa tokoh adat menyampaikan harapan agar kegiatan seperti ini terus dilaksanakan secara rutin, karena terbukti mampu menjembatani berbagai kesenjangan informasi dan mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat. “Ini bukan hanya temu ramah, ini temu hati,” ucap salah seorang ninik mamak dengan nada penuh haru.
Bapak Nur Khalis pun menutup kegiatan dengan menyampaikan komitmen pribadinya untuk terus hadir dan bekerja secara maksimal bagi masyarakat Sumatera Barat. Ia percaya bahwa kebersamaan, kolaborasi, dan keterbukaan adalah kunci untuk membawa daerah ini menjadi lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. “Saya hadir bukan karena pemilu, tapi karena amanah. Selagi saya diberi kepercayaan, maka selamanya saya akan hadir sebagai bagian dari rakyat,” ucapnya dengan tegas.
Acara pun diakhiri dengan sesi foto bersama dan makan siang bersama. Hidangan khas Minang yang disajikan menambah kehangatan suasana, mempererat hubungan emosional yang telah terjalin selama kegiatan berlangsung. Temu ramah ini bukan sekadar agenda kunjungan, melainkan momentum penting yang menegaskan bahwa politik yang baik adalah politik yang dekat dengan rakyat, merangkul bukan mengatur, mendengar bukan menggurui.
Semoga kegiatan ini menjadi pemantik bagi para pemangku kepentingan lainnya untuk membangun tradisi dialog dan keterbukaan dalam proses pembangunan daerah. Karena dari pertemuan seperti inilah benih-benih kemajuan akan tumbuh dengan subur—dalam semangat gotong royong, kekeluargaan, dan cinta terhadap tanah kelahiran.***